Lompat ke konten
Rabu, 18 November 2026
Porosjogja.id
Terkini
Topik hangat

14 PK Golkar Gunungkidul Gugat Hasil Musda XI Tolak Penunjukan Plt Mendadak, Massa Tuntut Pemilihan Diulang

Oleh Redaksi Porosjogja.id

 |  Baca 3 menit

WhatsApp Facebook X
Aksi massa melakukan orasi di halaman Kantor DPD Golkar Gunungkidul
Aksi massa melakukan orasi di halaman Kantor DPD Golkar Gunungkidul (Foto: Sorot.co)

GUNUNGKIDUL – Porosjogja.id – Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul pasca-Musyawarah Daerah (Musda) XI kian memanas. Keabsahan forum yang menetapkan Eri Agustin Sudiati (Ery Agustin S) secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Gunungkidul periode 2026–2031 resmi digugat oleh jajaran pengurus tingkat akar rumput.

Gugatan tersebut disuarakan oleh puluhan kader bersama perwakilan dari 14 Pimpinan Kecamatan/Pengurus Kapanewon (PK) melalui aksi damai di Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul, Jalan Ksatriyan, Kalurahan Kepek, Wonosari, Sabtu (14/11). Sembari membentangkan spanduk tuntutan Musda ulang dan berorasi, massa turut melayangkan surat pernyataan sikap berisi tujuh poin keberatan.
Penyelenggaraan Musda XI di Kantor DPD Partai Golkar DIY pada 9 November 2026 lalu dinilai cacat prosedur serta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Sebelumnya, agenda yang sedianya dijadwalkan pada 8 November 2025 itu juga sempat menuai kekecewaan kader senior akibat tertunda selama satu tahun.

Pemicu utama penolakan para pengurus kapanewon adalah penerbitan surat keputusan Pelaksana Tugas (Plt) yang memberhentikan pengurus PK lama hanya beberapa jam sebelum Musda dimulai. Padahal, sesuai ketentuan organisasi, masa kepengurusan lama dinilai otomatis diperpanjang hingga Musda terlaksana. Akibat pencopotan mendadak tersebut, hak suara pengurus sah di tingkat kapanewon terabaikan, sehingga penetapan Eri Agustin Sudiati sebagai calon tunggal yang memenuhi syarat dianggap tidak sah.

Perwakilan massa yang juga Ketua PK Ponjong, Supriyono, menegaskan bahwa aksi ini murni bertujuan menegakkan aturan organisasi dan menghormati hak pemilik suara, bukan didasari ketidaksukaan terhadap figur ketua terpilih.

“Demokrasi di internal partai harus dilaksanakan secara jujur dan sesuai dengan aturan,” tegas Supriyono di sela-sela aksi, Sabtu siang.

Senada, Ketua PK Panggang, Haryanto, bahkan melabeli produk kepemimpinan yang dihasilkan DPD I Partai Golkar DIY dan DPD II Partai Golkar Gunungkidul dalam forum tersebut sebagai produk gagal.

“Penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput, bukan ditentukan sepihak oleh pimpinan di tingkat atas,” cetus Haryanto.

Ia pun mengecam terbitnya surat keputusan Plt yang dinilai mencederai mekanisme kepartaian. “Kami menolak seluruh keputusan yang dihasilkan karena telah terjadi pemaksaan kehendak dengan menerbitkan keputusan Plt terhadap seluruh pengurus PK tanpa sepengetahuan pengurus lama,” imbuhnya.

Kendati melayangkan protes keras dan menuntut pimpinan partai di tingkat lebih tinggi segera turun tangan, massa tetap menyerukan persatuan kader melalui semangat Salam Satu Golkar. Bagi jajaran PK, soliditas partai hanya dapat terjaga apabila seluruh kader memperoleh kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan.

Terpisah, Ketua DPD Golkar Gunungkidul terpilih, Ery Agustin S, belum memberikan tanggapan mendalam terkait tuntutan pembatalan hasil Musda XI tersebut. Meski demikian, kehadiran massa di kantor partai telah dikonfirmasi olehnya melalui pesan singkat WhatsApp.

“Iya, ada yang aksi di kantor,” tulis Ery singkat. (red)

Komentar (0)

Tulis komentar

Komentar dimoderasi dan tampil setelah disetujui redaksi.