Lompat ke konten
Rabu, 18 November 2026
Porosjogja.id
Terkini
Topik hangat

Buntut Kericuhan Demo Hari Pahlawan di Yogyakarta, Bidpropam Polda DIY Periksa 11 Polisi

Oleh Redaksi Porosjogja.id

 |  Baca 4 menit

WhatsApp Facebook X
Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengatakan sebanyak 11 personel kepolisian telah diperiksa terkait dugaan pelanggaran saat aksi unjuk rasa pada 10 November 2026.
Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengatakan sebanyak 11 personel kepolisian telah diperiksa terkait dugaan pelanggaran saat aksi unjuk rasa pada 10 November 2026. (Foto: Disway Jogja)

SLEMAN – Porosjogja.id – Evaluasi menyeluruh tengah dijalankan oleh jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menyusul insiden kericuhan yang mewarnai unjuk rasa peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026) lalu. Tak hanya memproses ratusan warga yang sempat diamankan dari lokasi kejadian, institusi kepolisian tersebut kini juga tengah menguji kepatuhan prosedur para anggotanya yang bertugas di lapangan.

Melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), proses pengambilan keterangan telah diberlakukan terhadap belasan personel guna menyingkap ada atau tidaknya penyimpangan kode etik maupun aturan disiplin. Saat ditemui di Mapolda DIY, Kabupaten Sleman, pada Jumat (13/11/2026), Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengonfirmasi bahwa sejauh ini sudah ada 11 anggota yang diperiksa dan proses klarifikasi internal masih terus berjalan secara berkelanjutan.

Langkah investigasi ini bergerak setelah munculnya pengaduan dari publik yang disertai tersebarnya potongan visual insiden di berbagai jejaring sosial. Satya menjelaskan bahwa tim pemeriksa kini menyandingkan temuan video dari dunia maya tersebut dengan tangkapan layar kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di sekitar titik kerusuhan. Seiring meluasnya analisis rekaman video dari media sosial maupun CCTV di sekitar lokasi, jumlah personel yang dipanggil untuk dimintai keterangan pun berpeluang bertambah.

Hingga Jumat petang, tim di bawah kendali Bidpropam masih diterjunkan ke lapangan untuk menghimpun fakta serta bukti yang seakurat mungkin dari sejumlah sumber sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Mengenai klasifikasi kesalahan yang berpotensi menjerat kesebelas anggota tersebut, pihak Propam belum dapat menarik kesimpulan awal dan baru akan memutuskannya setelah diuji dalam forum resmi.

"Masih kita dalami. Tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami. Kita naikkan nanti melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," urai Satya.

Guna memastikan objektivitas pengusutan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), pintu kolaborasi dengan masyarakat luas turut dibuka oleh Polda DIY. Satya mengimbau masyarakat yang memiliki informasi atau dokumentasi video terkait dugaan pelanggaran anggota di lapangan agar menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk ditelusuri dan dianalisis lebih lanjut.

Secara terpisah, keseriusan pengawasan eksternal ditegaskan oleh Anggota Kompolnas, Choirul Anam. Ia memaparkan bahwa kerja tim pengawas kini sudah melampaui tahap pengumpulan informasi publik dan mulai menyasar verifikasi mendalam, yakni mencocokkan wajah atau ciri individu di dalam rekaman video dengan daftar penempatan personel saat unjuk rasa berlangsung guna memastikan apakah sosok tersebut benar anggota Polri atau bukan. Apabila hasil pencocokan membuktikan keterlibatan personel aktif dalam pelanggaran pengamanan aksi, pemberian hukuman berat mutlak dituntut oleh pihak Kompolnas.

"Ada indikasi memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," tekannya.

Di samping menertibkan jajaran internalnya, kejelasan nasib 157 warga yang sempat dibawa aparat pascabentrokan demonstrasi turut menjadi sorotan. Mengacu pada data resmi Polda DIY per Rabu (11/11/2026), terdapat 21 orang yang teridentifikasi sebagai anak berhadapan dengan hukum. Seluruh demonstran berusia anak tersebut kini telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing usai mendapatkan layanan pemulihan psikologis dari psikolog serta pendampingan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Adapun terhadap 136 peserta aksi lainnya yang masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di Mapolda DIY, proses klarifikasi dijalankan dengan menjalin komunikasi bersama pihak kampus, sekolah, serta berbagai perwakilan elemen sipil.

Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, menjamin bahwa penanganan para demonstran tersebut mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Guna menjaga objektivitas sesuai ketentuan hukum, proses pemeriksaan turut diawasi secara berlapis oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DIY di ranah internal, serta melibatkan tiga lembaga eksternal yang meliputi Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, dan Kompolnas.

Jenderal bintang dua itu menggarisbawahi bahwa kehadiran seseorang di titik demonstrasi tidak serta-merta menjadikannya pelaku tindak pidana. Penentuan status hukum atas seluruh warga yang diamankan wajib diputuskan sebelum tenggat waktu 1x24 jam dengan bersandar sepenuhnya pada kecukupan alat bukti, serta membuka ruang asistensi agar masyarakat dapat melihat akuntabilitas setiap tahapan pemeriksaan.

"Kami tidak ingin ada proses yang tergesa-gesa ataupun tidak sesuai prosedur. Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan. Jika tidak cukup bukti, tentu akan kami pulangkan. Namun, apabila ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran hukum, proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku," imbuh Langgeng.

Seruan senada terkait perlindungan hak warga sebelumnya telah digaungkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, pada Rabu (11/11/2026). Pihaknya mengingatkan aparat penegak hukum agar mengutamakan cara-cara yang edukatif, dialogis, serta persuasif ketimbang langsung menerapkan instrumen pemidanaan, sembari tetap berpijak pada koridor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh," ucap Muflihul.

Sebagai langkah krusial dalam pengawasan tersebut, Ombudsman turut menuntut adanya jaminan bahwa para peserta unjuk rasa yang diperiksa bebas dari segala bentuk intimidasi psikis maupun kekerasan fisik, sekaligus memperoleh kemudahan akses atas perawatan medis bagi yang terluka, pendampingan bantuan hukum, hingga kunjungan pihak keluarga.

Komentar (0)

Tulis komentar

Komentar dimoderasi dan tampil setelah disetujui redaksi.