SLEMAN – Kericuhan yang pecah saat pengamanan demonstrasi peringatan Hari Pahlawan di Yogyakarta pada 10 November hingga 11 November 2026 dini hari menyisakan sorotan tajam terkait dugaan kekerasan terhadap massa aksi. Guna mengungkap rentetan peristiwa tersebut secara terang benderang tanpa terjebak pada rumor di media sosial, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) resmi diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Langkah investigasi yang diambil pihak kampus itu disambut positif oleh Jogja Police Watch (JPW). Kendati demikian, desakan agar unsur kepolisian sama sekali tidak dilibatkan dalam tim pencari fakta tersebut disuarakan oleh Kepala Divisi (Kadiv) Humas sekaligus Aktivis JPW, Baharuddin Kamba, pada Jumat (13/11/2026).
"Menjadi penting dan perlu pembentukan TGPF ini tanpa melibatkan pihak kepolisian untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan secara utuh atas dugaan kekerasan yang terjadi," ungkap Kamba saat memberikan keterangan.
Penolakan terhadap keterlibatan aparat penegak hukum itu bukan tanpa alasan. Objektivitas hasil penyelidikan dinilai Kamba berisiko terganggu apabila kepolisian masuk ke dalam tim, mengingat institusi tersebut merupakan pihak yang tengah disorot atas dugaan tindakan represif selama pengamanan unjuk rasa berlangsung.
"Alasan kenapa pihak kepolisian tidak perlu dilibatkan dalam TGPF adalah rawan terjadi konflik kepentingan, potensi subjektivitas hasil investigasi/penyelidikan dan bagian dari obyek (masalah) dugaan terjadinya tindakan kekerasan," tegasnya.
Lebih lanjut, inisiatif pembentukan TGPF ini dipandang sebagai wujud perlindungan nyata dari pihak universitas terhadap para mahasiswanya. Seluruh temuan maupun bukti di lapangan nantinya wajib dirangkum secara utuh oleh tim yang bekerja bebas dari intervensi.
"Pembentukan TGPF ini selain bentuk nyata tanggungjawab kampus terhadap mahasiswanya juga untuk mengumpulkan fakta-fakta dilapangan secara independen, obyektif dan komprehensif," tutur Kamba menjelaskan urgensi tim tersebut.
Agar proses pengumpulan bukti berjalan lebih kuat, perguruan-perguruan tinggi lain di Yogyakarta turut didorong oleh JPW untuk mengambil langkah serupa atau melebur ke dalam tim yang dipelopori oleh UGM.
"JPW berharap kampus-kampus lainnya juga melakukan hal yang sama atau dapat bergabung dengan TGPF yang rencananya dibentuk oleh UGM," imbuhnya.
Sebelumnya, rencana pembentukan TGPF lintas kampus ini telah disampaikan oleh Rektor UGM, Ova Emilia, di kampus setempat pada Kamis (12/11/2026). Berbagai informasi berbasis bukti, mulai dari dugaan tindak kekerasan aparat hingga insiden masuknya tembakan gas air mata ke area kampus, bakal didalami secara menyeluruh oleh tim tersebut.
"Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi," papar Ova di hadapan awak media.
Rentetan Kericuhan hingga Kawasan Bundaran UGM
Peristiwa yang memicu dibentuknya TGPF ini bermula dari aksi massa pada Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), yang awalnya berjalan tertib di pusat Kota Yogyakarta. Akan tetapi, ketegangan meningkat menjelang petang saat upaya massa untuk merangsek masuk ke Gedung DPRD DIY dihalau dan dipukul mundur ke arah utara oleh aparat keamanan.
Seusai bentrokan sporadis sempat pecah di kawasan Jalan AM Sangaji, titik kumpul massa akhirnya bergeser dan terpusat di area Bundaran UGM. Di lokasi inilah, kendaraan taktis (rantis) water cannon dikerahkan oleh pihak kepolisian guna membubarkan dan mengejar para demonstran.
Suasana di sisi utara kampus UGM pada Rabu (11/11/2026) dini hari sempat diwarnai kepulan asap pekat serta suara ledakan tembakan gas air mata. Dalam barisan pengamanan yang melakukan pengejaran, pemukulan, hingga penangkapan massa di sekitar Bundaran UGM, terlihat pula keterlibatan sejumlah orang berpakaian sipil di samping personel kepolisian yang mengenakan seragam dinas.
Akibat rentetan kericuhan tersebut, tercatat sebanyak 157 orang sempat diamankan oleh aparat kepolisian. Setelah serangkaian pemeriksaan selesai dijalani, mayoritas peserta aksi yang berjumlah 154 orang akhirnya dipulangkan pada Rabu (11/11/2026)